Politik

Distributor dan Produsen Nakotika Layak dihukum Mati

Distributor dan Produsen Nakotika Layak dihukum Mati.
Written by mantapkeren

Distributor dan Produsen Nakotika Layak dihukum Mati
Sepakat dengan penerapan hukuman mati terkait dengan kasus narkotika, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) RI Fahri hamzah. Menurut Fahri, hukuman mati dapat diterapkan terhadap produsen narkotika.

Saat ditemui di Komplek Parlemen,senayan,jakarta hari selasa(6/06/2018), Fahri mengatakan bahwa “pengedar masuk bui, diatas pengedar, distributor dan yang memproduksi ya harus dihukum mati. Dan hukuman matinya harus kelihatan dihukum mati.”

Fahri mengatakan bahwa saat ini produsen narkotika yang berasal dari luar negeri telah menjadikan indonesia sebagai target dari peredaran narkotika internasional.

Distributor dan Produsen Nakotika Layak dihukum Mati. Hal itu kemudian didukung dengan daya beli masyarakat indonesia yang relatif naik.

“pengedar narkotika diseluruh dunia itu sekarang sudah memahami bahwa indonesia dengan seperempat milliar penduduknya ini adalah pasar narkotika baru. Ekonimi kita relatif tumbuh,masyarakat kita itu jika dibandingkan dengan negara afrika,daya beli masyarakat kita itu ada, maka ini pasar baru untuk narkoba”, kata Fahri.

Analis Kebijakan Narkotika LBH  mayarakat Yohan Misero menuturkan bajea praktik hukuman mati dan tembak mati terkait kasus narkotika harus dihentikan.

Distributor dan Produsen Nakotika Layak dihukum Mati. “Pertama,menghentikan penggunaan hukuman mati dan tembak ditempat sebagai simbolisme kebberhasilan kebijakan narkotika diindonesia,” ujar Johan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/3/2018).

Distributor dan Produsen Nakotika Layak dihukum Mati. Yohan menuturkan, dalam masa pemerintahan presiden joko widodo, 18 terpidana kasus narkotika telah dihukum mati.

Selain itu, akhir tahun lalu BNN menyatakan bahwa 79 orang yang tersangkut narkotika telah ditembak mati tanpa proses peradilan dan mengaungkannya seakan-akan hal tersebut adalah sebuah keberhasilan.

Distributor dan Produsen Nakotika Layak dihukum Mati. Yohan mengatakan dari data BNN sediri memperlihatkan bahwa angka peredaran gelap narkotika selalu naik turun setiap tahunnya.

Oleh karena itu, ia menilai pendekatan respresif yang menyalahi prosedur seperti tembak mati ditempat dan hukuman mati yang jelas-jelas adalah sebuah pelanggaran HAM yang haruslah dihentikan.

Yohan juga mengatakan “selain tidak efektif, pendekatan semacam ini juga hanya merepotkan rekan-rekan di Kementrian Luar Negeri yang ahrus memepertanggungjawabkan komitmen Indonesia terhadap Hal Asasi Manusia”.

Secara terpisah, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat tak sependapat dengan adanya wawancara penghentian hukuman mati terkait kasus perederan narkotika. Menurut Henry, peredaran narkotika akan semakin marak jika hukuman mati dihapuskan.

Pin It on Pinterest